Empat RS Terancam Tak Bisa Layani Pasien BPJS, Alirman Sori: Negara Harus Hadir

24INEWS.COM Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alirman Sori harus menjamin akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Minimnya dana operasional rumah sakit akibat tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuktikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang mengalami turbulensi.

Hal itu dilontarkan senator asal Sumatera Barat ini, menanggapi adanya informasi mengenai empat rumah sakit di daerah pemilihannya yang terancam tidak bisa memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Kondisi itu disebabkan ke empat rumah sakit itu kehabisan dana operasional.

Empat rumah sakit dimaksud adalah RS Ahmad Muchtar Bukittinggi, RS Muhammad Natsir Solok, RS Jiwa HB Saanin dan RSUD Pariaman. Ke empat rumah sakit itu diketahui merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Pemerintah harus menjamin tersedianya akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kondisi apapun,” tegas Alirman Sori, Jumat (22/11/2019).

Dia mengulas, terjadinya tunggakan iuran BPJS bisa jadi merupakan indikasi ekonomi masyarakat sedang sulit. Turbulensi ekonomi masyarakat ini berdampak kepada tunggakan kepada BPJS sehingga BPJS pun menunggak pembayaran klaim rumah sakit.

“Mestinya dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus hadir dan mengambil tindakan yang dibutuhkan agar pelayanan kesehatan pasien peserta BPJS tidak terputus,” ujarnya.

Alirman Sori meminta pemprov Sumatera Barat mengoptimalkan fungsi anggaran untuk menjamin hak dasar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Apa lagi, rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani peserta BPJS tersebut adalah milik pemerintah.

Dikutip dari jurnal sumbar, perwakilan manajemen empat rumah sakit sebelumnya telah melaporkan persoalan tersebut kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. Pihak rumah sakit menyampaikan bahwa mereka kehabisan dana operasional karena BPJS belum menunaikan kewajiban kepada ke empat rumah sakit .

Nasrul Abit mengatakan, pihak rumah sakit telah mencoba melakukan pinjaman. Namun kendalanya, akhir tahun harus membayar semua pinjaman tersebut dan rumah sakit tidak mempunyai dana untuk itu.

“Ini yang akan kami carikan solusinya. Jumat (22/11), kami akan rapat dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini agar pelayanan tetap berjalan. Soal kesehatan ini persoalan wajib bagi masyarakat,” tegasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Arsyaf Mursalina, mengakui ada keterlambatan pembayaran sejak tiga bulan terakhir. Meskipun BPJS dalam keadaan defisit dan kekosongan kas, dalam waktu dekat pihaknya akan ada pencairan dana kenaikan iuran. (AdF)