Kantor Imigrasi Kediri Ringkus Wanita Pengirim PMI Non Prosedural - 24 Inews

Breaking

Rabu, 04 Januari 2023

Kantor Imigrasi Kediri Ringkus Wanita Pengirim PMI Non Prosedural



24INEWS.COM - Kantor Imigrasi Kediri membongkar pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural ke Kamboja. Dalam kasus ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Kediri meringkus seorang perempuan berinisial REP, asal Blitar.


Dikutip dari beritajatim.com REP ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya mengajak enam orang pemohon paspor bekerja di Thailand. Kepada para pemohon paspor, REP menjanjikan mereka bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan game online dengan gaji sebesar Rp4,5 juta sampai dengan Rp7 juta per bulan.


Keenam pemohon paspor tersebut kemudian menerima tawaran pekerjaan tersebut. Mereka lalu dibantu membuat paspor serta pemberangkatan oleh REP dengan membayar sejumlah uang.


“Berdasarkan pemeriksaan penyidik, perempuan berusia 26 tahun tersebut diketahui membantu mendaftarkan antrean online M-Paspor di Kantor Imigrasi Kediri, menyiapkan dokumen persyaratan. Selain itu, untuk meyakinkan petugas, REP juga menyiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB), hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas bahwa seakan-akan keenam pemohon paspor tersebut memiliki usaha dan mampu melakukan perjalanan wisata ke luar negeri,” ungkap Kabid Intelijen dan Penindakan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Junaedi, Selasa (3/1/2023).


Awal mula kejadian, petugas melakukan wawancara kepada keenam pemohon paspor itu. Dari wawancara tersebut, petugas menemukan kecurigaan keenam pemohon paspor akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural.


Petugas juga mendapati sebetulnya mereka tidak memiliki usaha sebagaimana tertera pada Nomor Induk Berusaha. Kemudian Kepala Sub Seksi Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran keimigrasian tersebut.


Selanjutnya dilakukan prapenyidikan (penyelidikan). Dari hasil prapenyidikan didapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan REP menjadi tersangka dan menaikkan kasus ke tahap penyidikan.


Pada tahap penyidikan, tersangka mengakui memang membantu keenam pemohon paspor tersebut mendaftar antrean online M-Paspor, menyiapkan dokumen persyaratan, membuatkan Nomor Induk Berusaha dengan mengaku menghubungi seseorang melalui Facebook untuk dibuatkan NIB. Padahal mereka sebenarnya tidak memiliki usaha tersebut.


REP juga mengarahkan keenam pemohon paspor agar menyampaikan tujuan pembuatan paspor untuk wisata ke Thailand. Hal ini dilakukan agar memudahkan mereka mendapatkan paspor.


Rencananya keenam pemohon paspor tersebut akan diberangkatkan dari Jakarta ke Thailand dengan pesawat. Kemudian dari Thailand mereka melakukan perjalanan darat ke Poipet yaitu daerah di Kamboja yang dekat dengan perbatasan Thailand.


Keenam pemohon paspor tersebut akan bekerja di Kamboja dengan bos yang mengaku sebagai Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kamboja.


Dengan memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Kamboja, tersangka mendapatkan kiriman sejumlah uang dari bosnya.


“Kejadian ini bukan yang pertama kali, sebelumnya tersangka REP juga telah membantu keberangkatan 5 orang Warga Negara Indonesia dengan inisial AIN, CBP, VW, ST, dan AP untuk bekerja di Kamboja,” tambah Junaedi.


Dari hasil penyidikan tindak pidana keimigrasian ini, penyidik telah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya berkas permohonan paspor enam orang dengan inisial AF, DFM, MRZ, VYS, YAS dan YS, paspor Republik Indonesia atas nama tersangka REP, handphone beserta dua SIM Card milik tersangka, dan KTP milik tersangka.


Atas hal tersebut, penyidik mempersangkakan REP dengan dugaan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain diancam dengan acaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.


“Saya juga memberikan apresiasi kepada pegawai Kantor Imigrasi Kediri yang telah bekerja sesuai prosedur yang berlaku dan juga para penyidik yang berhasil mengungkap kasus ini. Upaya yang telah dilakukan ini taklepas dalam rangka pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural serta perlindungan WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar neger,” pungkas Junaedi.


Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kediri Erdiansyah selaku atasan Penyidik menambahkan bahwa berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Desember 2022 kemarin, oleh karena itu pada siang hari ini Penyidik Kantor Imigrasi Kediri selanjutnya akan menyerahkan tersangka REP dan barang bukti ke Penuntut Umum. (Desi/nm/beq)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Selamat datang di Website www.24inews.com, Terima kasih telah berkunjung.. tertanda, Pemred: Firma Ragnius